Nakes menjadi tanggung jawab KEMENKES

Belum terpenuhinya kualitas tenaga kesehatan

Nakes menjadi tanggung jawab KEMENKES, termasuk NAKES asing yang masuk ke wilayah NKRI

Untuk menjamin mutu lulusan setiap tenaga kesehatan, maka KEMENKES selaku user berhak mengawal mutu Nakes melalui sertifikasi.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

Diperlukan, karena  Nakes mempunyai spesifikasi tertentu  & berhubungan dengan Manusia dimana

Kesehatan adalah hak asasi manusia

Kesehatan merupakan investasi

Kesalahan dalam pelayanan dapat berdampak kematian atau kecacatan yg bersifat tetap

Pengaturan bertujuan untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yg diberikan Nakes

melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan Nakes

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilayani  & Nakes

UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009

Pasal 21

Ayat 1

Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan kesehatan

Ayat 2

Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Ayat 3

Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang

PP 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 4

Nakes hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah memiliki izin dari menteri kesehatan

Pasal 21

Setiap Nakes dalam melakukan tugasnya wajib memenuhi standar profesi

Pasal 24

Perlindungan hukum diberikan kepada Nakes yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi

Proses Regulasi
sesuai dengan PP 38 /2007
 TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kebijakan Sertifikasi & Registrasi ada di Pusat

Pelaksanaan Sertifikasi & Registrasi ada di Provinsi

Proses Perizinan ada di Kabupaten / Kota

Kewajiban Nakes

Pasal 2 ayat (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR.

REGISTRASI

PENCATATAN RESMI

TERHADAP TENAGA KESEHATAN

YANG TELAH MEMILIKI

SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN

TELAH MEMPUNYAI KUALIFIKASI TERTENTU LAINNYA SERTA

DIAKUI SECARA HUKUM

UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK DAN/ATAU PEKERJAAN PROFESINYA

SURAT TANDA REGISTRASI
= STR

Bukti tertulis

yang diberikan oleh Pemerintah kepada Nakes yang telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI

SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

SUATU PROSES UNTUK MENGUKUR PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP  TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI

Berlakunya Sertifikat Kompetensi

Pasal 4

Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

Pasal 5

Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang melalui partisipasi tenaga kesehatan dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya.

Pelaksana Uji Kompetensi

Pasal 6

Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir..

SURAT TANDA REGISTRASI

Pasal 9

STR diberikan MTKI kepada peserta didik yang dinyatakan lulus bersamaan dengan pemberian sertifikat kompetensi.

STR dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional.

Masa berlaku STR sepanjang masa berlakunya sertifikat kompetensi.

Pasal 12

Sertifikat kompetensi dan STR tidak berlaku apabila:

masa berlaku habis;

dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan;

atas permintaan yang bersangkutan; atau

yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Tenaga Kesehatan yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dimana tenaga kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya.

Pasal 35

Masa berlaku STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan.

LEMBAGA

YANG BERFUNGSI

UNTUK MENJAMIN MUTU TENAGA KESEHATAN YANG MEMBERIKAN

PELAYANAN KESEHATAN

Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.

MTKP sebagaimana dimaksud pada pada pasal 36 ayat (2)  dapat melaksanakan tugas uji kompetensi apabila perguruan tinggi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat melaksanakan uji kompetensi tersebut.

fotocopy ijazah (legalisir rangkap 3),

foto 4x6 latar belakang merah (3 lb)